NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mematangkan langkah percepatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 setelah resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total nilai Rp6 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pembangunan di kawasan IKN.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapan pelaksanaan anggaran, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menetapkan dan melantik jajaran pejabat perbendaharaan di lingkungan Otorita IKN. Penetapan ini mencakup kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, hingga bendahara pengeluaran.
Para pejabat yang dilantik menyatakan komitmennya dengan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesungguhan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik.
Pada Tahun Anggaran 2026, struktur pengelola anggaran Otorita IKN terdiri dari enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran. Susunan ini disiapkan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dalam jumlah besar menuntut komitmen kuat dari seluruh pejabat yang terlibat.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus dijaga, serta dihindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran guna mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
Dengan telah diterimanya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola keuangan, Otorita IKN optimistis pembangunan IKN pada 2026 dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
