SAMARINDA – Dalam rangka menyemarakkan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kalimantan Timur mengikuti Apel Kebangsaan pada Minggu, 19 Oktober 2025. Kegiatan berlangsung di Komplek Stadion Sempaja Kadrie Oening, Jalan Wahid Hasyim, Samarinda, dan dimulai pukul 10.15 WITA.
Sekitar 250 peserta hadir dalam kegiatan ini, termasuk pimpinan serikat buruh ternama di Kaltim, seperti Sukarjo, SH (Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim), H. Muhammad Hamka (Ketua FSP KEP Kaltim), Bambang Setiono (Ketua KSBSI Kaltim), dan Fahri (Ketua SPI Kaltim).
Dalam sambutannya, Ketua FSP KEP Kaltim, H. Muhammad Hamka, menyoroti fenomena PHK yang masih terjadi di sektor pertambangan.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini banyak terjadi PHK di sektor pertambangan dan kami berusaha supaya tidak terjadi PHK,” ujar Hamka.
Hamka juga menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah yang dinilai pro-pekerja, terutama penghapusan tenaga kerja outsourcing.
“Kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran sangat membantu kita di antaranya yaitu Penghapusan tenaga kerja Outsourcing. Kami seluruh serikat buruh akan memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintahan Prabowo – Gibran,” tegasnya.
Ketua KSBSI Kaltim, Bambang Setiono, SE, menekankan pentingnya kehadiran Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional sebagai momentum dukungan buruh.
“Kita berkumpul untuk menyatukan visi misi dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Belum ada Presiden RI yang hadir di acara Meiday selain Bapak Prabowo, oleh sebab itu kita akan mendukung satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Sementara itu, isu Upah Minimum menjadi fokus pernyataan Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo, SH. Ia mengapresiasi keputusan kenaikan upah pada awal pemerintahan.
“Keberpihakan Bapak Prabowo kepada buruh sangat luar biasa, di mana diawal pemerintahannya telah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ujar Sukarjo.
Namun, Sukarjo juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap upah minimum tahun 2026 agar tidak menimbulkan konflik.
“Kita sekarang berada di fase menghadapi upah minimum tahun 2026. Apabila kenaikan upah di bawah 5 persen maka akan mudah dipengaruhi untuk melakukan aksi, jadi harapan kita tetap dalam satu komando jangan terpancing dan terpengaruh oleh situasi situasi di luar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Puncak acara ditandai dengan pembacaan Pernyataan Sikap bersama seluruh ketua serikat buruh/pekerja Kaltim, yang menegaskan:
- Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dan menolak Aksi-Aksi yang Kontraproduktif.
- Serikat Buruh selalu mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dalam melaksanakan penegakan hukum.
- Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
Apel ditutup dengan pembagian sembako kepada perwakilan peserta sebagai simbol kepedulian serikat buruh terhadap anggotanya.
