MEDIAOPINI.ID, KUTAI BARAT – Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), bersama pihak perusahaan PT KAS Group akhirnya mencapai kesepakatan terkait pengaturan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang selama ini melintas di wilayah tersebut.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kecamatan Barong Tongkok pada Senin (9/3/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 18 Februari 2026 lalu.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mencari jalan tengah antara kepentingan masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan, dengan aktivitas operasional perusahaan.
Pasca tercapainya kesepakatan, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bentian Besar, Arif Witara, menyampaikan pandangannya melalui unggahan di laman Facebook pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa proses perjuangan yang dilalui tidak mudah dan diwarnai berbagai tekanan.
“Ijinkan saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada semua yang merasa perjuangan ini sia-sia,” tulis Arif dalam unggahannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama memperjuangkan aspirasi masyarakat, dirinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk intimidasi hingga serangan secara personal.
“Saya sendiri merasakan banyak sekali hal yang secara pribadi menyakiti hati, intimidasi, serangan, bahkan tertuju kepada personal saya. Saya bisa sangat marah, tapi dengan dukungan luar biasa dari berbagai pihak, LSM, masyarakat, dan banyak tokoh, saya merasa mampu tetap bertempur di lapangan,” ungkapnya.
Namun demikian, Arif menilai bahwa konflik berkepanjangan bukanlah solusi terbaik bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama, bukan untuk memicu perpecahan.
“Tapi apakah itu hal terbaik? Apakah tujuannya menjadi harus berkelahi sesama masyarakat? Saya merasa tidak elok jika seluruh perjuangan harus berakhir dengan kebrutalan seperti itu, mengingat ini kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan bahwa petani plasma memberikan ruang waktu selama enam bulan ke depan untuk proses penyesuaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Petani plasma sudah menyatakan setelah enam bulan mereka akan mendukung, tapi beri ruang dan waktu untuk enam bulan ke depan,” jelasnya.
Arif juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti perjuangan masyarakat telah berhenti, melainkan bagian dari proses menuju solusi yang lebih baik.
“Mungkin keputusan ini banyak melukai, tapi ini bukan berhenti. Ini tetap perjuangan. Saya tidak masuk angin sedikit pun, masyarakat tetap kokoh dengan kepala tegak,” tegasnya.
Terkait isu honor atau gaji bagi pihak yang terlibat dalam pengawasan di lapangan, Arif juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, hal tersebut bukanlah bentuk “harga diri”, melainkan bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.
“Soal gaji, saya rasa itu bukan bentuk harga diri kami. Itu adalah harga yang dibayar untuk bekerja mengawasi dan membantu di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses penyesuaian terhadap tonase kendaraan dan pembangunan infrastruktur memang membutuhkan waktu. Namun, langkah yang paling cepat dapat dilakukan saat ini adalah perbaikan jalan secara maksimal.
“Transisi perlu waktu, menyesuaikan tonase perlu waktu, membuat jalan perlu waktu. Hal tercepat yang bisa tersentuh adalah perbaikan jalan secara maksimal,” katanya.
Arif menegaskan bahwa masyarakat Bentian Besar akan tetap mengawal komitmen yang telah disepakati bersama. Jika dalam waktu enam bulan ke depan pihak perusahaan tidak menepati janji, masyarakat siap berada di garis depan untuk menagih komitmen tersebut.
“Selepas enam bulan jika mereka tidak menepati janji, kami masyarakat Bentian Besar adalah orang terdepan yang akan membantu pemerintah menagih janji itu,” pungkasnya.
