MEDIAOPINI.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandar, menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak bisa dijadikan kambing hitam atas insiden kericuhan dalam aksi unjuk rasa semalam. Menurutnya, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah wakil rakyat di Senayan.
“Tidak ada seorang pun yang ingin muncul korban, termasuk almarhum yang merupakan putra bangsa. Polisi pun tidak berniat lalai dalam tugasnya. Jadi jangan saling menyalahkan. Justru yang patut dipertanyakan adalah peran para anggota dewan,” ujar Iskandar saat diwawancarai di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menyebut situasi tersebut memperlihatkan seakan rakyat dipertemukan dengan rakyat sendiri.
“Polisi juga bagian dari masyarakat. Ketika warga turun ke jalan karena beban hidup, kelaparan, pengangguran, dan kesulitan pendidikan, aparat kepolisian dituntut menjaga jalannya aksi hingga belasan jam. Mereka juga manusia yang punya batas tenaga,” jelasnya.
Iskandar menyoroti sikap wakil rakyat yang dinilai abai dan tidak hadir di tengah gejolak masyarakat.
“Mereka hanya pandai berkomentar, bahkan ada yang masih sempat bersenang-senang. Begitu keadaan ricuh, polisi yang disalahkan. Padahal para pejabat itu hanya nyaman bekerja dari rumah,” kritiknya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa baik masyarakat yang berdemo maupun aparat kepolisian tidak bisa diposisikan sebagai pihak yang bersalah.
“Yang paling bertanggung jawab adalah wakil rakyat di parlemen. Rakyat tidak bersalah, polisi juga tidak bersalah. Semua ini tanggung jawab penguasa,” tandas Iskandar.
