JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Dalam diskusi “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), para pakar memberikan sejumlah masukan terkait kualitas dan pelaksanaan program ini.
Pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menekankan pentingnya evaluasi keamanan pangan agar kasus keracunan dapat diminimalkan.
“Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir,” kata Tjandra dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Selain itu, Tjandra mengingatkan agar kandungan gizi makanan yang disediakan MBG diperiksa kembali sehingga benar-benar bergizi.
“Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi,” jelas dia.
Ia juga menyarankan pemerintah meninjau berbagai opsi terkait pendanaan dan distribusi MBG, termasuk melibatkan pemerintah daerah atau pihak internal sekolah.
“Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem,” ucapnya.
Lebih jauh, Tjandra menyebut SPPG Polri sebagai contoh yang baik karena kebersihan menjadi prioritas utama.
“Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis,” ucapnya.
“Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai,” sambung dia.
Sementara itu, ahli gizi Persagi, Marudut Sitompul, menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pemilihan bahan makanan MBG. Setiap daerah dapat menyesuaikan menu sesuai pangan lokal, asalkan kandungan gizinya tetap tercukupi.
“Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi,” ujar Marudut.
Ia menambahkan, standar gizi MBG sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, namun masih memberi fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan.
“Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu,” jelasnya.
Dalam hal keamanan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan seluruh SPPG akan dilengkapi rapid test untuk mencegah keracunan, mencontoh sistem di SPPG Polri.
“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” ujarnya.
Dengan perhatian dari para ahli dan penerapan standar yang ketat, program MBG diharapkan dapat lebih aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
