Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program Gratispol, sebuah inisiatif bantuan pembiayaan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah subsidi. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam program ini, setiap penerima akan memperoleh dukungan dana sebesar Rp10 juta yang dialokasikan untuk menutup biaya administrasi kepemilikan rumah, mulai dari provisi, akad kredit, hingga jasa notaris. Dengan begitu, hambatan biaya awal yang kerap menjadi kendala bisa diatasi.
Skema Gratispol dijalankan melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Masyarakat yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain batas penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi yang belum menikah, dan Rp11 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
Kuota penerima program ini ditetapkan hanya 1.000 orang untuk tahun 2025. Gubernur Rudy menegaskan sasaran utama adalah kelompok pekerja rentan seperti petani, nelayan, pengemudi ojek online, serta anggota TNI dan Polri yang belum memiliki rumah. “Sasaran kami jelas, agar masyarakat paling membutuhkan dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman,” ujarnya.
BTN sebagai salah satu bank penyalur menambahkan, rasio angsuran ditetapkan maksimal 30 persen dari penghasilan penerima sehingga cicilan tidak memberatkan. Dukungan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Timur.
Melalui Gratispol, Pemprov Kaltim tidak hanya memberi solusi praktis, tetapi juga mendorong strategi jangka panjang pembangunan daerah. Kepemilikan rumah dinilai sebagai pondasi sosial dan ekonomi, yang ke depan dapat memperkuat pertumbuhan dan stabilitas di Bumi Etam.
