Di tengah berbagai tantangan serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam melakukan reformasi kelembagaan. Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan kini mulai menunjukkan hasil positif, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut tercermin dari hasil survei terbaru yang dilaksanakan pada April 2026. Dalam survei tersebut, tingkat profesionalitas pelayanan Polri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hasil survei Oktober 2025. Skor penilaian masyarakat terhadap profesionalitas layanan kepolisian meningkat dari 7,76 menjadi 8,37 dalam skala 1 hingga 10, atau naik sebesar 0,61 poin hanya dalam waktu enam bulan.
Peningkatan ini menjadi indikator bahwa transformasi pelayanan publik yang dijalankan Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penilaian tersebut diperoleh dari rata-rata indeks terhadap 20 aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, penerimaan laporan, penanganan perkara, patroli, hingga kegiatan pengamanan.
Survei melibatkan 1.200 responden dari berbagai latar belakang. Sebanyak 23,1 persen di antaranya merupakan masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan kepolisian dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pengalaman langsung tersebut menjadi dasar utama dalam mengukur kualitas pelayanan yang diberikan Polri.
Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh aspek pelayanan tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun indikator yang mengalami penurunan ataupun stagnasi. Salah satu aspek yang memperoleh apresiasi tertinggi adalah sikap personel Polri dalam memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun gender masyarakat yang dilayani.
Selain itu, responden juga memberikan penilaian positif terhadap meningkatnya kualitas penyelesaian perkara, integritas anggota kepolisian, rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan polisi, hingga semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai program pembenahan internal yang dilakukan Polri tidak hanya menjadi kebijakan di tingkat institusi, tetapi mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang menerima layanan secara langsung.
Meski demikian, survei juga menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu terus diselesaikan. Pada kelompok responden yang belum pernah berhubungan langsung dengan kepolisian selama satu tahun terakhir, masih berkembang sejumlah persepsi negatif. Sebanyak 32,2 persen responden beranggapan bahwa mengurus keperluan di kepolisian masih membutuhkan waktu yang lama, sementara 29,7 persen lainnya menilai prosedur pelayanan masih terkesan rumit dan berbelit.
Masih terdapat pula sebagian responden yang beranggapan pelayanan kepolisian membingungkan, kurang ramah, atau memerlukan biaya di luar ketentuan resmi. Persepsi tersebut menjadi catatan penting agar Polri terus memperkuat transparansi, memperluas edukasi publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh jajaran.
Di sisi lain, sejumlah persepsi positif juga semakin menguat. Sekitar 80 persen responden menilai fasilitas pelayanan di kantor-kantor kepolisian kini jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Persepsi mengenai praktik percaloan, penyalahgunaan jabatan, maupun pemberian uang atau hadiah kepada petugas sebagai syarat memperoleh pelayanan juga dinilai semakin menurun.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa upaya transformasi menuju Polri yang Presisi terus berjalan pada jalur yang positif. Peningkatan profesionalitas pelayanan menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat.
