MEDIAOPINI.ID, Kutai Kartanegara – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas GALAK Kabupaten Kutai Kartanegara, Rudiyanto, meluruskan isu yang beredar terkait keterlibatan organisasinya dalam rencana aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa GALAK Kukar tidak pernah menyatakan ikut serta maupun terlibat dalam aksi tersebut.
“Kami merasa sangat keberatan nama Ormas GALAK dicantumkan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Saya sebagai Ketua DPC Kukar memastikan bahwa GALAK tidak pernah menyatakan sikap untuk bergabung dalam aksi itu,” ujar Rudiyanto dalam keterangannya.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya surat seruan aksi solidaritas dari Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDA yang tersebar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tercantum 23 organisasi kedaerahan, termasuk nama Ormas GALAK.
Adapun dalam surat seruan itu, sejumlah tuntutan disampaikan, di antaranya:
1. Meminta Kapolda Kaltim mencopot Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, yang dinilai arogan dan dianggap melecehkan Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Samual, SH, M.Si, serta mendesak dijatuhkannya denda adat terhadap Kapolres Kukar.
2. Mendesak mutasi terhadap Kabag Ops, Kasat Reskrim, dan penyidik Polres Kukar yang diduga menerima pesanan dari perusahaan perkebunan dan tambang untuk mengkriminalisasi masyarakat adat.
3. Menuntut mutasi terhadap jaksa yang dinilai tidak netral dan diduga berpihak kepada perusahaan.
4. Meminta agar hakim yang dianggap tidak adil dalam memutus sengketa masyarakat dengan perusahaan juga dimutasi.
Rudiyanto menegaskan kembali bahwa meski nama Ormas GALAK tercantum dalam daftar, pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan maupun persetujuan seruan aksi tersebut. “Sikap kami jelas, GALAK Kukar tidak ikut aksi pada 25 Agustus,” tegasnya.
